SEPTEMBER YANG MENGGEMBIRAKAN UNTUK MASYARAKAT RATTE DESA BASSEANG.

Jejaksulawesi.Com
pinrang 22 Agustus, Penantian panjang masyarakat kampung Ratte Desa Basseang Kecematan Lembang Kabupaten Pinrang, Akan menikmati fasilitas alat penerangan dari PLN segera terealisasi.

sebagaimana yang di sampaikan oleh pihak PLN Kab. Pinrang bahwa proses mobilisasi tiang listrik ke desa basseang sudah di lakukakan pada bulan agustus ini hanya saja hal tersebut urung di lakukan karna terkendala proses pengerjaan jalan yang ada di basseang.

Kepala desa Basseang dalam keterangannya mengatakan bahwa “tanggal 01 September 2017 jalanan sudah bisa di lewati kendaraan roda empat”. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi pihak PLN untuk menundah nundah pemasangan listrik di desa Basseang khususnya di kamp. Ratte.

Menurut Pengurus Kerukanan Mahasiswa Basseang (KAMBAS) pada saat melakukan silaturrahim dengan Asisten II kab. Pinrang Bahwa semoga janji yang di sampaikan tidak sekedar janji tapi betul-betul di realisasikan sebagamana yang telah di janjikan.

kami sebagai bagian dari masyarakat Baseeang yang telah lama menantikan alat penerangan dari PLN ini tentu akan terus mengawal hingga pengerjaannya selesai.

Dari Informasi yang diterimah sebanyak 60 tiang akan segera di bawa ke desa Basseang untuk tahun 2017 PLN dan akan memfokuskan pemasangan di kamp. Ratte dan tahun 2018 akan di lanjutkan ke dusun kalosi ungkap Asisten ll kab. Pinrang Bapak Candra Yasin diruang kerjanya pada saat silaturrahim dengan kepala desa Basseang dan beberapa pengurus Kerukunan Mahasiswa Basseang (KAMBAS).

Penulis :  Alif

Polemik Rencana Pembangunan PLTA Paleleng

 

 

 

 

 

Ket :ilustrasi PLTA Paleleng

Jejaksulawesi. Com

Pinrang,Selasa 09 Agustus 2017

Akhir-akhir ini masyarakat Letta khususnya masyarakat di Dusun Paleleng Desa Kaseralau dan warga Desa Kariango kerap melihat aktivitas beberapa orang yang diduga pekerja proyek PLTA Paleleng yang sudah mulai beraktivitas tidak jahu dari power hause PLTA Bakaru dan dipegunungan Ca’ku. Sebagian masyarakat mepertanyakan hal itu.

Menurut salah satu warga yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa para pekerja tersebut sudah lama melakukan aktivitas disepanjang sungai saddang dan gunun Paleleng.
Mereka tidak mengetahui persis aktivitas apa yang mereka lakukan yang pastinya menurut sebagian warga bahwa mereka sedang melakukan pengeboran tanah (soil boring) yang merupakan bagian dari tahap survey untuk rencana pembangunan PLTA paleleng.
Sesuai dengan aturan pembangunan seharusnya pihak perusahaan melakukan sosialisasi terhadap warga sekitar tentang rencana pembangunan tersebut.

karena ini adalah proyek besar tentu akan berdampak kepada alam dan masyarakat.

“Kami tidak tahu persis dimana saja letak dan batas pembangun itu” ujarnya. Tentu ini mengundang banyak pertanyaan karna masyarakat sekitar khawatir akan ada pengambil alihan tanah dan sampai sekarang pihak pemerintah dan perusahan tidak pernah memperlihatkan site plan (gambar) PLTA Paleleng ini.

Terpisah tokoh pemuda dan mahasiswa letta Abd. Rasyid saat dikonfirmasi mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan hearing dengan Pemerintah Kab. Pinrang terkait dengan aktifitas tersebut, “kami bersama masyarakat dan mahasiswa letta akan mempertanyakan langsung hal ini kepada Bupati Pinrang dan instansi terkait, kami anggap ini sangat penting untuk dibicarakan karna bisa saja berdampak negatif kepada masyarakt sekitar terutama masyarakat di Dusun Paleleng Desa Kaseralau, Kariango dan Desa Bakaru, kita takutkan ada penerobosan lahan masyarakat, apalagi ini adalah proyek besar yang membutukan lahan yang luas, kami menyayangkan sikap pemerintah daerah dan pihak perusahan yang terkesan tertutup dan tidak pernah melakukan sosialisasi terbuka dengan masyarakat sekitar, sebenarnya ini pelanggaran karena tidak berjalan sesuai SOP pembangunan ujarnya.
Masyarakat ragu dengan rencana ini mereka tidak menolak ataupun mendukung rencana pembangunan mega proyek ini hanya saja mereka ingin tau areal batasan-batasan tanah yang masuk dalam renacana pembangunan PLTA Paleleng.

Setahu kami sebagian besar wilayah tersebut adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas dan sebagain lagi tanah perkebunan warga tapi Buapti Pinrang tetap memberikan ijin kepada perusahaan untuk mengeskploitasi wilayah itu tanpa ada negosiasi terlebih dahulu, mereka menyalahi aturan. Pemerintah dan perusahaan seharusnya mengurus terlebih dahulu status kawasan hutan lindung yang sudah lama dituntut masyarakat setempat untuk dibebaskan setelah itu pemerintah baru memberikan ijin. ini pelanggaran yang bisa saja dipidanakan ujar Abd. Rasyid.

Disisi lain Desa Letta dan sebagian Desa Kariango sampai sekarang belum menikmati listrik PLN karena alasan hutan lindung, tentu kasus ini sangat kontradiksi dan mengherankan, kebutuhan rakyat diabaikan dan lebih mengutamakan kebutuhan perusahaan.
Transfaransi pembangunan harus dilakukan untuk memberi kejelasan kepada masyarakat supaya tidak ada kekhawatiran tanahnya akan diterobos atau diambil secara gratis.
Terkhusus masyarakat di Dusun Paleleng mereka sangat khawatir jangan sampai direlokasi.

Kami tahu betul bagaimana karakter perusahaan dalam membangun meraka tidak memperhitungkan kerugian warga sekitar dan sangat eksploitatif, inilah yang kami takuti jangan sampai kehadiran PLTA Paleleng memicu konflik agraria dan kerusakan alam pungkasnya.
PLTA Paleleng rencananya akan dibangun di diwilayah Kecamatan Lembang dan Kecanatan Batulappa dengan kekuatan 80 MW dan akan dikerjakan oleh investor dari cina bekerja sama dengan perusahaan PT. Mega Karya Energi indonesia yang berpusat di Jakarta.

Penulis: Muh.Rais ST