Demi Meningkatkan Keterampilan Perempuan Desa Pakeng Melaksanakan Pelatihan Menjahit

Jejaksulawesi. Com

Pinrang,Selasa 10 Oktober 2017,Desa Pakeng Kecematan Lembang Kabupaten Pinrang Melaksanakan program pelatihan jahit menjahit bagi kaum perempuan di kamtor Desa Pakeng Kecematan Lembang Kabupaten Pinrang.

Dari pantauan awak media Kepala Desa pakeng mengatakan dalam sambutanya,kegiatan pelatihan ini dilaksanakan bersumber dari dana desa dan dihadiri sebanyak 20 peserta,yang akan berlangsung selama 1 bulan yang melibatkan pelatih-Pelatih yang memiliki sertifikat di bidang jahit menjahit.

Kades pakeng berharap melalui kegiatan pelatihan ini mampu melahirkan kaum perempuan yang terampil dan profesional di bidang jahit menjahit sehingga mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi Desa Pakeng.

Camat Lembang Abdul Fatnan Sittara turut hadir dan membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutanya ia mengatakan dengan kegiatan ini dapat diharapkan menambah pengetahuan dan keterampilan bagi kaum perempuan juga dimaksudkan sebagai upaya pembekalan keahlian baru sehinngga nantinya dapat meningkatkan kesejatrahan para warga.

Penulis : syarib

SEPTEMBER YANG MENGGEMBIRAKAN UNTUK MASYARAKAT RATTE DESA BASSEANG.

Jejaksulawesi.Com
pinrang 22 Agustus, Penantian panjang masyarakat kampung Ratte Desa Basseang Kecematan Lembang Kabupaten Pinrang, Akan menikmati fasilitas alat penerangan dari PLN segera terealisasi.

sebagaimana yang di sampaikan oleh pihak PLN Kab. Pinrang bahwa proses mobilisasi tiang listrik ke desa basseang sudah di lakukakan pada bulan agustus ini hanya saja hal tersebut urung di lakukan karna terkendala proses pengerjaan jalan yang ada di basseang.

Kepala desa Basseang dalam keterangannya mengatakan bahwa “tanggal 01 September 2017 jalanan sudah bisa di lewati kendaraan roda empat”. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi pihak PLN untuk menundah nundah pemasangan listrik di desa Basseang khususnya di kamp. Ratte.

Menurut Pengurus Kerukanan Mahasiswa Basseang (KAMBAS) pada saat melakukan silaturrahim dengan Asisten II kab. Pinrang Bahwa semoga janji yang di sampaikan tidak sekedar janji tapi betul-betul di realisasikan sebagamana yang telah di janjikan.

kami sebagai bagian dari masyarakat Baseeang yang telah lama menantikan alat penerangan dari PLN ini tentu akan terus mengawal hingga pengerjaannya selesai.

Dari Informasi yang diterimah sebanyak 60 tiang akan segera di bawa ke desa Basseang untuk tahun 2017 PLN dan akan memfokuskan pemasangan di kamp. Ratte dan tahun 2018 akan di lanjutkan ke dusun kalosi ungkap Asisten ll kab. Pinrang Bapak Candra Yasin diruang kerjanya pada saat silaturrahim dengan kepala desa Basseang dan beberapa pengurus Kerukunan Mahasiswa Basseang (KAMBAS).

Penulis :  Alif

Bupati Gowa Berbesar Hati Kembali Mengintegrasikan Program Kesehatan ke BPJS

 

 

 

JEJAKSULAWESI. COM

GOWA 12 Agustus 2017

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, memastikan akan kembali mengintegrasikan program kesehatan daerah dengan BPJS. Sebanyak 119 ribu jiwa yang sebelumnya dicover melalui kesehatan gratis akan kembali terintergrasi dengan JKN.

Keputusan Pemerintah Kabupaten Gowa itu, adalah bentuk kebesaran hati Bupati Gowa pasca Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan uji materi Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), Mei lalu.

“Sebagai warga negara yang taat hukum, tentu kita harus berbesar hati untuk kembali terintegrasi dengan BPJS pasca putusan MK. InsyaAllah tahun depan (2018), masyarakat yang selama ini ditanggung melalui program kesehatan gratis akan kembali diintegrasikan dengan JKN,” kata Adnan.

Sebelumnya, pihak BPJS memang telah mendatangi Pemkab Gowa dan diterima langsung Bupati Gowa. Mereka meminta Pemkab Gowa untuk kembali ke integrasi BPJS pasca putusan MK itu.

Upaya hukum, menurutnya telah dilakukan Pemkab Gowa dengan mengajukan judicial review ke MK. Meskipun, MK pada akhirnya berpandangan lain.

“Pandangan kami tetap sama, bahwa seharusnya dalam UU BPJS dihilangkan frasa wajib. Fremi setiap wilayah/regional juga mestinya berbeda, karena adanya perbedaan UMR. Tapi sebagai warga negara yang taat pada hukum, tentu kami harus berbesar hati kembali mengintegrasikan diri dengan BPJS,” pungkasnya. (*)

penulis : Yahya

Polemik Rencana Pembangunan PLTA Paleleng

 

 

 

 

 

Ket :ilustrasi PLTA Paleleng

Jejaksulawesi. Com

Pinrang,Selasa 09 Agustus 2017

Akhir-akhir ini masyarakat Letta khususnya masyarakat di Dusun Paleleng Desa Kaseralau dan warga Desa Kariango kerap melihat aktivitas beberapa orang yang diduga pekerja proyek PLTA Paleleng yang sudah mulai beraktivitas tidak jahu dari power hause PLTA Bakaru dan dipegunungan Ca’ku. Sebagian masyarakat mepertanyakan hal itu.

Menurut salah satu warga yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa para pekerja tersebut sudah lama melakukan aktivitas disepanjang sungai saddang dan gunun Paleleng.
Mereka tidak mengetahui persis aktivitas apa yang mereka lakukan yang pastinya menurut sebagian warga bahwa mereka sedang melakukan pengeboran tanah (soil boring) yang merupakan bagian dari tahap survey untuk rencana pembangunan PLTA paleleng.
Sesuai dengan aturan pembangunan seharusnya pihak perusahaan melakukan sosialisasi terhadap warga sekitar tentang rencana pembangunan tersebut.

karena ini adalah proyek besar tentu akan berdampak kepada alam dan masyarakat.

“Kami tidak tahu persis dimana saja letak dan batas pembangun itu” ujarnya. Tentu ini mengundang banyak pertanyaan karna masyarakat sekitar khawatir akan ada pengambil alihan tanah dan sampai sekarang pihak pemerintah dan perusahan tidak pernah memperlihatkan site plan (gambar) PLTA Paleleng ini.

Terpisah tokoh pemuda dan mahasiswa letta Abd. Rasyid saat dikonfirmasi mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan hearing dengan Pemerintah Kab. Pinrang terkait dengan aktifitas tersebut, “kami bersama masyarakat dan mahasiswa letta akan mempertanyakan langsung hal ini kepada Bupati Pinrang dan instansi terkait, kami anggap ini sangat penting untuk dibicarakan karna bisa saja berdampak negatif kepada masyarakt sekitar terutama masyarakat di Dusun Paleleng Desa Kaseralau, Kariango dan Desa Bakaru, kita takutkan ada penerobosan lahan masyarakat, apalagi ini adalah proyek besar yang membutukan lahan yang luas, kami menyayangkan sikap pemerintah daerah dan pihak perusahan yang terkesan tertutup dan tidak pernah melakukan sosialisasi terbuka dengan masyarakat sekitar, sebenarnya ini pelanggaran karena tidak berjalan sesuai SOP pembangunan ujarnya.
Masyarakat ragu dengan rencana ini mereka tidak menolak ataupun mendukung rencana pembangunan mega proyek ini hanya saja mereka ingin tau areal batasan-batasan tanah yang masuk dalam renacana pembangunan PLTA Paleleng.

Setahu kami sebagian besar wilayah tersebut adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas dan sebagain lagi tanah perkebunan warga tapi Buapti Pinrang tetap memberikan ijin kepada perusahaan untuk mengeskploitasi wilayah itu tanpa ada negosiasi terlebih dahulu, mereka menyalahi aturan. Pemerintah dan perusahaan seharusnya mengurus terlebih dahulu status kawasan hutan lindung yang sudah lama dituntut masyarakat setempat untuk dibebaskan setelah itu pemerintah baru memberikan ijin. ini pelanggaran yang bisa saja dipidanakan ujar Abd. Rasyid.

Disisi lain Desa Letta dan sebagian Desa Kariango sampai sekarang belum menikmati listrik PLN karena alasan hutan lindung, tentu kasus ini sangat kontradiksi dan mengherankan, kebutuhan rakyat diabaikan dan lebih mengutamakan kebutuhan perusahaan.
Transfaransi pembangunan harus dilakukan untuk memberi kejelasan kepada masyarakat supaya tidak ada kekhawatiran tanahnya akan diterobos atau diambil secara gratis.
Terkhusus masyarakat di Dusun Paleleng mereka sangat khawatir jangan sampai direlokasi.

Kami tahu betul bagaimana karakter perusahaan dalam membangun meraka tidak memperhitungkan kerugian warga sekitar dan sangat eksploitatif, inilah yang kami takuti jangan sampai kehadiran PLTA Paleleng memicu konflik agraria dan kerusakan alam pungkasnya.
PLTA Paleleng rencananya akan dibangun di diwilayah Kecamatan Lembang dan Kecanatan Batulappa dengan kekuatan 80 MW dan akan dikerjakan oleh investor dari cina bekerja sama dengan perusahaan PT. Mega Karya Energi indonesia yang berpusat di Jakarta.

Penulis: Muh.Rais ST

EXCAVATOR BANTUAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN MASUK DI KAJANG

EXCAVATOR BANTUAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN MASUK DI KAJANG

 

Bulukumba, 08 Agustus 2017

Jejaksulawesi.com

 

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tahun ini membagikan sebanyak 100 unit alat berat jenis excavator kepada kelompok-kelompok pembudidaya di seluruh Indonesia. Program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan luas lahan budidaya air payau dan air tawar dari potensi yang ada.

Salah satu bantuan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), berupa excavator diterima oleh sulawesi selatan tepatnya di Kabupaten Bulukumba yang bertujuan untuk kepentingan rakyat dengan maksud agar mandiri dalam budidaya air payau dan tambak serta pesisir, baik pembuatan baru maupun normalisasi budidaya tambak.

LSM Lembaga Pengawasan dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) SulSel, menanggapi bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)tersebut. Ia mengatakan bantuan semacam itu, betul-betul harus pro terhadapa rakyat dan menyentuh digaris grassroot agar bantuan yang ada tepat sasaran dan berdaya guna.

“Jika benar itu adalah bantuan dari KKP, maka seharusnya masyarakat luar perlu tahu tentang itu, terkhusus bagi kelompok Budidaya Tambak/Empang serta masyarakat pesisir, karena peruntukan bantuan tersebut untuk mereka. Dan jika masyarakat membutuhkan pengguanaan alat berat tersebut, masyarakat tak perlu menyewanya, cukup menyiapkan bahan bakar dan bayaran operatornya saja karena itu adalah memang milik masyarakat yang dari negara, artinya itu adalah milik negara. Namun jika bantuan tersebut ada yang merasa memiliki secara privatisasi dan menyewakan untuk pekerjaan proyek dari APBN maupun APBD maka itu merupakan pelanggaran. Jika ada indikasi pelanggaran maka LPPM SulSel terbuka untuk menerima aduan” Tutur Akbar. Sekjend LPPM Sulsel saat ditemui 07/08/17 kemarin.

Terpisah dengan laporan masyarakat yang enggang disebutkan namanya, bahwa alat berat excavator bantuan dari KKP tersebut memang ada di Bulukumba yang sekarang sedang digunakan di Kec. Kajang mengerjakan proyek APBD dari PSDA berupa perbaikan sungai di desa Lembanna tepatnya di Sapa Kaloroa.

” Beberapa bulan lalu saya lihat excavator itu terparkir di dusun kalimporo depan rumah masyarakat. Namun saya kurang tahu pasti kalau pekerjaan yang ada di Sapa Kaloroa yang di kerjakan bantuan pemerintah itu di sewa oleh pihak pemenang tender proyek tersebut atau bagaimana ” Tutupnya masyarakat yang enggan disebutkan namanya.

#IR