Pertemuan hangat putra akbar dan ketua DPK KNPI PASIMARANNU membahas DPD KNPI KEP. SELAYAR

Ket : Putra Akbar dan Ketua DPK KNPI PASIMARANNU ( Bung Alwan ).

 

Jejaksulawesi.com

Selayar, 19 September 2017

 

Setelah beberapa waktu lalu salahsatu kandidat bakal calon DPD KNPI KEP. SELAYAR Putra Akbar menyambangi Ketua DPK KNPI BONTOSIKUYU. Kali ini ia kembali bertemu dengan ketua DPK KNPI PASIMARANNU Alwan. Hal itu ia lakukan untuk menggalang dukungan pada musda DPD KNPI KEP. SELAYAR yang akan digelar nantinya.

Akbar mengatakan bahwa disamping silaturrahmi dengan beberapa ketua DPK KNPI ia sekaligus menyatakan kesiapan untuk maju pada pertarungan DPD KNPI KEP. SELAYAR 2018.

” Silaturrahmi itu penting, guna menjaga soliditas sesama pemuda selayar dan berdiskusi seputar pemilihan DPD KNPI. Alhamdulillah setelah saya bertemu dengan bung alwan, Ketua DPK KNPI PASIMARANNU. Ia juga menyatakan kesiapan mendukung optimisme saya untuk maju pada pemilihan nanti ” Ujar aktifis UNM itu.

Alwan menambahkan bahwa dirinya siap mendukung putra akbar untuk maju pada pemilihan ketua DPD KNPI yang akan digelar 2018 nanti.

” saya selaku ketua DPK KNPI PASIMARANNU, merasa
Sangat bangga atas semangat putra akbar yang menyatakan siap bertarung pada pemilihan Ketua DPD KNPI KEP. SELAYAR nanti dan akan mendukung serta memberi support agar optimisme beliua tetap terjaga ” tambah Ketua DPK KNPI PASIMARANNU itu.

Akbar juga berharap semoga komitmen yang terbangun dengan beberapa DPK dan OKP lain dapat terealisasi.

” Saya berharap bahwa komitmen ini dapat terealisasi diantara DPK dan OKP sebagai bentuk konsistensi kita nantinya ” tutup Bung Akbar.

*Isti

HEGEMONIK PILKADA MERAMPAS KEMERDEKAAN

 

 

jejaksulawesi. Com

Kini kita telah melangkah ke format demokrasi yang amat liberal. Selain pemilu nasional yang menderivasi konsep demokrasi ala barat, juga pemilihan lokal (Pilkada) telah mengikuti corong demokrasi yang bersendikan prinsip mayoritas. Dan dibalik itu semua, amanat dan pesan  kemerdekaan para founding leaders, terutama Hatta, Soepomo dan Soekarno telah tercerabut dari sosio historisitasnya.

Dengan format demokrasi langsung, kepala dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh direh, telah membuktikan kecurigaan Hatta akan terjadinya penguasaan ekonomi oleh kaum kapitalis. Pilkada langsung membuka tabirnya sendiri, ongkos politik telah membawa kepala daerah terpilih harus berjibaku dengan para pemilik modal untuk menduduki singgasana kekuasaan. Tak ada makan siang gratis, impasnya segala sektor sumber daya alam menjadi alat barter politik antara pengusaha dan penguasa.

Demikian pula dengan ketakutan Soepomo, kini sudah terbukti. Tat kala dibuka keran kebebasan sebesar-besarnya atas setiap orang, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, tibalah saatnya demokrasi yang diharapkan memberikan legitimasi dalam penyatuan bersama (integrasi), gagal dalam kenyataan. Dengan sebebas-bebasnya tanpa pedal rem, setiap orang bebas saling mencaci, menghina, menjatuhkan kehormatan dan nama baik, dalam arus persaingan antar pasangan calon kepala daerah.

Dan satunya lagi, amanat Soekarno untuk  bertahan pada demokrasi kegotongroyongan yang kian hari dinggap tidak cocok dengan perkembangan ketatanegaraan kontemporer, telah menemui ajalnya.

Pada akhirnya, demokrasi liberal yang kita anut telah melumpuhkan tata kelola pemerintahan yang harus berjibaku antara kepala daerah dengan DPRD,  itu terlihat dalam setiap program dan perencanaan yang bertujuan menjamin kesejahteraan rakyat.

Praktis, apa yang terjadi kemudian kalau bukan bentuk penjajahan hegemonik yang terselenggara secara terselubung, terstruktur, sistematis, dan masif. Dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah harus berdasarkan prinsip bebas, namun emprical-nya justru sebaliknya.

Demokrasi terselenggara secara prosedural, tetapi jauh panggang dari keadilan elektoral, minim demokrasi substantif.  Rakyat dalam menunaikan hak pilihnya (right to be vote) bukanlah kebebasan yang utuh lagi mandiri. Sungguh bertentangan dengan unsur bebas, bahkan tidak sah, jika dilakukan dengan bujukan berupa politik bagi-bagi uang bagi pemilih. Kita sudah dua kali menyelenggaran Pilkada serentak, dan tak lama lagi memasuki fase ketiganya (2018). Toh kriminalisasi money politic tidak sama sekali mampu menekan angka kejahatan Pilkada dalam titik terendah.

Semuanya itu disebabkan oleh kegopohan kita semua, terutama mereka yang mengatasnamaka diri sebagai wakil rakyat sudah kehabisan akal menggali akar sejarah kemerdekaan, dari karakter dan kepribadian bangsa sebagaimana yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan dahulu kala.

Tidak Langsung

Bertepatan dengan HUT RI yang ke-72 ini, tak ada salahnya untuk kembali menelusuri dokumen historis dan falsafah ketatanaegaran dalam format antropologik. Bangsa Indonesia bukanlah kumpulan individu yang hanya ingin menang sendiri.

Patron pemilihan secara tidak langsung bukan berarti kita melangkah semakin mundur. Sepanjang wakil-wakil rakyat kita sudah dipilih secara langsung, kepada merekalah dibebankan amanat kemerdekaan, dalam rasa persatuan Indonesia, untuk bermusyawarah, bermufakat, bergotong-royong dalam melakukan pengisian jabatan pemerintah daerah.

Format pengisian jabatan tidak perlu menghabiskan energi dengan mencari bayangan di negara barat. Jika kita merasa sudah merdeka, mengapa kita masih mauh dijajah dengan format demokrasi ala barat yang sudah kita rasakan banyak kelemahan dan kegagalannya.

Di tanah ini, Indonesia dengan keanekaragaman budayanya, praktik ketatanegaraan sudah jelas formatnya. Suatu pranata badan yang bernama dewan adat (Ade Pitue di Bone, Tellu Randrang di Wajo, Bate Salapang di Gowa) cukup bermusyawarah dalam mengangkar raja-rajanya.

Mengapa bukan itu yang dipraktikan dalam sistem ketatanegaraan kita? Bukankah yang demikian menunjukan kalau dalam soal ide ketatanegaraan kita juga bisa berdaulat? Hilangkanlah Pilkada hegemonik menyongsong kemerdekaan RI yang ke-72.”(kutipan damang) ”

Penulis : syharib

Kadep Pendidikan dan Propoganda Gerakan Pemuda Independent Mengulas PERAN PEMUDA TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

 

 

 

Jejaksulawesi. Com

Makassar 14 Agustus 2017

Korupsi merupakan sesuatu yang sudah membudaya dinegri ini banyaknya temuan terhadap tindakkan korupsi mulai dari yang sekala kecil sampai sekala besar itu tidak jarang didengar bahkan sering menjadi topik hangat pemberitaan setiap harinya, karena dampak kerugiaan yang di timbulkan bukanlah main-main inilah suatu penghambat proses pembangunan dan juga menghambat proses pemakmuran rakyat . korupsi dari tahun-ketahun terus bertambah bahkan korupsi itu beubah kedok .

Korupsi dan praktik suap adalah suatu kebiasaaan untuk memuluskan segala urusan. Menurut temuan riset sari lembaga anti korupsi ( ICW) bahwa korupsi yang kerap kali terjadi pada lembaga layanan publik data temuan terakhir pada tahun 2016 total korupsi dilembaga layanan publikpaling sedikit RP. 1.2 terliun karena jumlah rata-rata pemesaran dan suap itu RP. 112.00
Pembrantasan korupsi bukanlah di peruntungkan pada lembaga tertentu saja banyak dari lapisan masyarakat mulai dari lapisan tokoh masyarat samapai pada pemuda korupsi yang meraja lela ini merupakan proses pembiaran, fungsi dan peran sudah kehilangan ruh.

Kalau dilihat peran pemuda untuk melawan segala tindak korupsi lumayan besar sebab banyaknya pelaporan kasus terhadap tindak pidana korupsi dan kesiapan pemuda untuk melawan korupsi.Pemuda menjadi titik sentral pengawalan pembangunan dan pemuda juga semangat baru untuk melawan korupsi korupsi bisa dicegah dengan adanuya kesadaran pemuda untuk tidak melakukan korupsi dan menjadi garda terdepan dalam proses melewan segala tindak korupsi.

Selamatkan uang rakyat sehingga proses pemerataan pembangunan serta memakmurkan rakyat itu bisa dicapai
Semangat pemuda untuk melakukan perubahan sangatlah besar power of people yang mengkomandani itu adalah pemuda. Tidak melakukan korupsi maka sama dengan menyalamatkan negeri ini.

Kadep. pendidikan dan propaganda (Gerakan Pemuda Independen (Yuspiansar)

Beredar Informasi Penggusuran Kampung Tangga Bangko Jampea Selayar Oleh Pihak TNI Selayar

 

 

 

Ket : Ilustrasi

Jejaksulawesi.com

Selayar, 13 Agustus 2017

Informasi adanya penggusuran di kampung Tangnga Bangko, Pulau Jampea, Kep. Selayar sangat mengejutkan bagi saya pribadi. Kampung yang dihuni kurang dari 200 KK itu, apa iya digusur ?.

Menurut informasi yang beredar, penggusuran dilakukan oleh aparat TNI (Kodim Kep. Selayar) dengan alasan bahwa yang membuka lahan Tangnga Bangko adalah para Tapol PKI di Pulau Jampea. Mungkin itu dijadikan dasar untuk mengambil alih lahan tersebut.

Setahu saya, di Tangnga Bangko saat ini didominasi perkebunan Jambu Mente yang diolah warga yang telah puluhan tahun tinggal di daerah itu. Yang masih simpang siur adalah apakah perkebunan warga juga akan diambil alih oleh Kodim atau tidak.

Saya pernah bincang-bincang dengan salah satu warga Tangnga Bangko di tahun 2013 silam, ternyata beberapa warga yang menanam Jambu Mente memberi setoran pada Koramil setiap tahunnya. Besarannya berapa, saya sudah lupa berapa banyak persisnya.

Saat itu saya tidak menanyakan lebih jauh, tapi pada intinya karena tempat mereka menanam Jambu Mente adalah bekas Camp para Tapol PKI karena itu mereka memberikan setoran. Info ini saya dapat dari warga tadi.

Sebenarnya pola-pola seperti ini bukan lagi rahasia kalau para Tapol PKI baik di Moncongloe atau di Pulau Buru diperlakukan secara tidak wajar. Mereka dipaksa membuka lahan-lahan baru dan biasanya untuk kepentingan pribadi para perwira militer kala itu. Anda bisa membaca Ringkasan Eksekutif Pernyataan Komnas HAM tentang Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965 – 1966, tertanggal 23 Juli 2012. Atau anda bisa membaca karangan atau pernyataan Pramoedya Ananta Toer yang bertebaran di dunia maya.

Penggusuran di Tangnga Bangko, kalau ini benar, justru memberikan jalan pada kita semua untuk menelusuri dan mengungkap kembali sejauh mana perlakuan pada Tapol PKI kala itu. Bagaimana para penduduk lokal di Pulau Jampea di bantu militer melakukan persekusi kepada orang2 yang di curigai simpatisan PKI. Ini perlu kita telusuri untuk memahami sejarah sosial politik pulau Jampea pada periode tahun 65′ dan setelahnya.

Seingat saya, beberapa cerita pernah saya dengar bahwa para petani yang memiliki cangkul Cap Buaya akan jadi sasaran karena saat itu bantuan PKI berupa cangkul Cap Buaya. Tapi lagi2 ini perlu dikonfirmasi kebenarannya dengan cara menelusuri dan membandingkan keterangan2 para saksi hidup di periode 65′ dan setelahnya.

Terlepas dari itu semua, apakah TNI punya Hak untuk mengambilalih lahan yang pernah digarap oleh para Tapol PKI?.
Berikut tulisan di dinding Facebook Abu Bakar ( Pembina Rumah Baca PARADOX dan putra asli Jampea ), pada 12/08/17. Kehadiran tulisan di dinding FBnya cukup beralasan, pasalnya beberapa informasi yang beredar bahwa salahsatu perkampungan yang ada di Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar akan digusur oleh pihak TNI. Mereka mengklaim bahwa tanah yang ditempati oleh orang-orang yang ada dikampung tersebut adalah bekas lahan garapan Tapol PKI saat lalu.

“ Jika hal itu benar adanya, maka kita perlu menelusuri secara dalam masalah tersebut. Kasihan mereka yang sudah puluhan tahun lamanya tinggal disana lalu kemudian digusur begitu saja tanpa alasan yang mendasar “ Ujar salahsatu mahasiswa dari tanah jampea yang belum ingin disebutkan namanya.

*Sadrie Renjaya

Ket : Ilustrasi

Beredar Informasi Akan Ada Penggusuran di Kampung Tangnga Bangko Jampea Selayar Oleh Pihak TNI Selayar

Jejaksulawesi.com

Selayar, 13 Agustus 2017

Informasi adanya penggusuran di kampung Tangnga Bangko, Pulau Jampea, Kep. Selayar sangat mengejutkan bagi saya pribadi. Kampung yang dihuni kurang dari 200 KK itu, apa iya digusur ?.

Menurut informasi yang beredar, penggusuran dilakukan oleh aparat TNI (Kodim Kep. Selayar) dengan alasan bahwa yang membuka lahan Tangnga Bangko adalah para Tapol PKI di Pulau Jampea. Mungkin itu dijadikan dasar untuk mengambil alih lahan tersebut.

Setahu saya, di Tangnga Bangko saat ini didominasi perkebunan Jambu Mente yang diolah warga yang telah puluhan tahun tinggal di daerah itu. Yang masih simpang siur adalah apakah perkebunan warga juga akan diambil alih oleh Kodim atau tidak.

Saya pernah bincang-bincang dengan salah satu warga Tangnga Bangko di tahun 2013 silam, ternyata beberapa warga yang menanam Jambu Mente memberi setoran pada Koramil setiap tahunnya. Besarannya berapa, saya sudah lupa berapa banyak persisnya.

Saat itu saya tidak menanyakan lebih jauh, tapi pada intinya karena tempat mereka menanam Jambu Mente adalah bekas Camp para Tapol PKI karena itu mereka memberikan setoran. Info ini saya dapat dari warga tadi.

Sebenarnya pola-pola seperti ini bukan lagi rahasia kalau para Tapol PKI baik di Moncongloe atau di Pulau Buru diperlakukan secara tidak wajar. Mereka dipaksa membuka lahan-lahan baru dan biasanya untuk kepentingan pribadi para perwira militer kala itu. Anda bisa membaca Ringkasan Eksekutif Pernyataan Komnas HAM tentang Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965 – 1966, tertanggal 23 Juli 2012. Atau anda bisa membaca karangan atau pernyataan Pramoedya Ananta Toer yang bertebaran di dunia maya.

Penggusuran di Tangnga Bangko, kalau ini benar, justru memberikan jalan pada kita semua untuk menelusuri dan mengungkap kembali sejauh mana perlakuan pada Tapol PKI kala itu. Bagaimana para penduduk lokal di Pulau Jampea di bantu militer melakukan persekusi kepada orang2 yang di curigai simpatisan PKI. Ini perlu kita telusuri untuk memahami sejarah sosial politik pulau Jampea pada periode tahun 65′ dan setelahnya.

Seingat saya, beberapa cerita pernah saya dengar bahwa para petani yang memiliki cangkul Cap Buaya akan jadi sasaran karena saat itu bantuan PKI berupa cangkul Cap Buaya. Tapi lagi2 ini perlu dikonfirmasi kebenarannya dengan cara menelusuri dan membandingkan keterangan2 para saksi hidup di periode 65′ dan setelahnya.

Terlepas dari itu semua, apakah TNI punya Hak untuk mengambilalih lahan yang pernah digarap oleh para Tapol PKI?.
Berikut tulisan di dinding Facebook Abu Bakar ( Pembina Rumah Baca PARADOX dan putra asli Jampea ), pada 12/08/17. Kehadiran tulisan di dinding FBnya cukup beralasan, pasalnya beberapa informasi yang beredar bahwa salahsatu perkampungan yang ada di Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar akan digusur oleh pihak TNI. Mereka mengklaim bahwa tanah yang ditempati oleh orang-orang yang ada dikampung tersebut adalah bekas lahan garapan Tapol PKI saat lalu.

“ Jika hal itu benar adanya, maka kita perlu menelusuri secara dalam masalah tersebut. Kasihan mereka yang sudah puluhan tahun lamanya tinggal disana lalu kemudian digusur begitu saja tanpa alasan yang mendasar “ Ujar salahsatu mahasiswa dari tanah jampea yang belum ingin disebutkan namanya.

*Sadrie Renjaya

NAMA ANDI FAJAR DIPERBINCANGKAN DALAM BURSA KANDIDAT KETUA KNPI SELAYAR

NAMA ANDI FAJAR DIPERBINCANGKAN DALAM BURSA KANDIDAT KETUA KNPI SELAYAR

Selayar, 12 Agustus 2017

Jejaksulawesi.com

 

Pra perhelatan menuju 01 KNPI Selayar pada januari 2018 mendatang, semakin hangat diperbincangkan oleh kalangan muda Selayar, notabenenya tergolong dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Masing-masing yang punya inisiatif untuk maju menduduki jabatan Ketua KNPI, telah melakukan manuver dan komunikasi secara massif diberbagai OKP yang ada.

Beberapa nama yang menggelinding dalam bursa kandidat seperti, putra akbar, mursalim, afdal, dian, yakub dan andi irwan. Kali ini muncul nama baru. Ia adalah Andi Fajar, Ketua LSM LINGKAR HIJAU. Ia menyatakan diri untuk siap bertarung dalam bursa Pencalonan Ketua KNPI, ia menambahkan bahwa dirinya telah di amanahkan oleh berbagai OKP yang ada Di Selayar.

” Untuk KNPI yang lebih baik, saya akan siap selalu dan menyatakan siap bertarung dalam pemilihan ketua pada januari 2018 mendatang. Apalagi teman-teman diberbagai OKP yang ada di tanadoang ini, mengamanahkan saya untuk maju. Jadi Insya Allah saya siap untuk itu dan demi KNPI Selayar ” Pungkasnya.

Andi fajar adalah salahsatu aktifis yang dikenal mantap diwilayah strategi dan pressure sehingga tidak perlu ragu untuk masalah kualitas.

Hal itu ditambahkan oleh Muassir yang notabenenya adalah pengurus KNPI PROV. SULSEL yang juga berasal dari tanadoang.

” Secara pribadi, saya mengatakan bung fajar sangat layak menjadi ketua KNPI Selayar. Beberapa pengalaman organisasinya saat masih mahasiswa sampai saat ini, tak perlu dipertanyakan lagi. Dan saya percaya bung fajar mampu membawa KNPI Selayar menjadi lebih baik lagi ” tutupnya.

 

*Sadrie Renjaya

Kekuasaan Yang Mencair di Warung Kopi.

Kekuasaan Yang Mencair di Warung Kopi.

JejakSulawesi.com

Fenomena yang saya sajikan dalam tulisan ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapun karena sering kita jumpai di setiap Warung kopi khususnya di kota makassar. Tulisan ini lahir dari refleksi saya selama beberapa kali berkunjung ke warung kopi di sekitar pasar segar, jalan toddopuli dan jalan hertasning Makassar.

Bertemu dengan beberapa anak muda yang selalu ngobrol ringan di Warung kopi membuat saya bertanya-tanya; apa yang mereka diskusikan dan apakah ada relasi kuasa dalam diskusi itu serta bagaimana relasi kuasa itu terbentuk. Saya pun berdiskusi sambil menggaili beberapa informasi tentang fenomena budaya ini kemudian menghubungkannya dengan teori kekuasaan Michel Foucault.

Anak muda itu berdatangan dari berbagai penjuru kota di Sulawesi Selatan tidak hanya sekedar untuk menikmati kopi tapi untuk berdiskusi dengan teman dan sahabatnya. Bahkan lebih dari itu, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam organisasi besarpun harus datang ke Warkop untuk berdiskusi membicarakan banyak hal mulai dari politik, pendidikan, kesehatan, hukum, ekonomi dan lain sebagainya. Kata mereka membicarakan lima hal itu enaknya di Warung kopi.

Saya menggunakan pendekatan etnografi dan analisis konjungtural (bersifat menghubungkan) yang saat ini sedang populer di studi antropologi dan cutural Studies, ternyata dalam fenomena itu ada kekuasaan yg bermain di dalamnya dan sangat cair.

Mengapa saya katakan demikian, karena Selama ini kita hanya terpaku dengan kekuasaan pada struktur organisasi berupa jabatan, senioritas dan patron saat diskusi di organisasi formal. Kita bisa sangat patuh terhadap apa yang dikatakan oleh mereka yang dianggap lebih tua dengan segala intrik di dalamnya Karena mereka dianggap representatif dalam hal bicara tentang kebenaran. Kemudian mereka yang mendengar seakan tak mampu berbicara karena begitu nikmatnya diskursus yang mendisiplinkan semuanya yang keluar dalam bentuk kata. Foucault (1977: 198) mengatakan diskurus mengatur bukan hanya apa yang bisa dikatakan pada kondisi kultural dan sosial tertentu, namun juga siapa yang dapat bicara, kapan dan dimana serta dapat mengikat tubuh lain agar mengikutinya. Inilah yang disebut sebagai praktik pendisiplinan-diskursus. Tentunya kalian pernah merasakan hal demikian; Anda menjadi patuh disuru beli rokok, mata melotot dan tersanjung dengan kata yang dikeluarkan.

Selain itu, disiplin juga menuntut agar pendengar sadar diri ketika ingin bergabung untuk berdiskusi sebab disiplin yang disampaikan akan menata subjek melalui praktik pemisahan dan standardisasi. pemisahan telah terbentuk melalui sejarah yang sangat panjang dan mewujud menjadi pembelahan identitas berupa angkatan berapa Anda dalam kampus, model pakaian yang dikenakan, tingkatan kader dan bahkan sampai jenis rokok yang diisap. Sehingga ada istilah yang mapan dalam setiap ruang diskusi itu yaitu Anda Harus tertib wujud untuk bergabung di sini, Menyingkirlah.

Namun, ada fenomenanya berbeda yang saya dapatkan. Anak muda itu namanya saya singkat RS datang sebagai junior tapi berduit kemudian mentraktir senior yang ada di Warkop tersebut? Fenomena langka ini jarang kita temui karena biasanya seniorlah yang mentraktir tapi perasaan kita akan tergugah jika junior mampu mentraktir beberapa orang dan satu di antaranya adalah senior. Kita pun heran apalagi dompet kita dalam keadaan kosong. Serentak kita kaget dan kagum melihat itu kemudian dipenghujung cerita kita hanya bisa mengatakan mantap dan terima kasih dinda. Saya pun bertanya lagi, Kenapa kamu (RS) traktir temanmu dan seniormu? “Saya kan punya uang jadi sepertinya saya berkuasa”. Jawanya dengan tegas.

Sungguh ada kekuatan lain yaitu uang yang dimiliki oleh orang di bawah kita sebagai alat traktir yang mampu menciptakan perbedaan sekaligus alat kekusaan yang mampu membuat kita harus patuh walaupun enggan untuk mengatakannya. Foucault (1980:136) mengatakan kekuasan terdistribusi di semua relasi sosial dan tidak tidak dapat direduksi menjadi bentuk-bentuk dan determinasi terpusat menjadi karakter legal atau yuridis serta kekuasaan apapun wujudnya sangat bersifat produktif melahirkan subjek baru.

Sungguh kekuasaan dengan intrik traktir menjadi model baru karena berfungsi sebagai pendorong ke arah transformasi diskursus yang panjang, karena modalnya berupa uang dan lain sebagainya dapat dan sangat bermanfaat untuk mengeluarkan diskursus yang tersembunyi dari senior untuk junior. Saat senior bicara dengan segala diskursus, maka pada saat itu senior berkuasa atas junior tapi saat junior traktir senior maka saat itu juniorlah yang berkuasa walaupun tidak tampak. Jadi intinya adalah terdapat kekuasaan saling menguntungkan dan hanya bisa ditempuh dengan cara saling memahami atau relasi Intersubjektif untuk menemukan keseimbangan.

Selain itu, Kekuasaan yang terdapat pada setiap level hubungan sosial itu bukan hanya sekedar perekat yang menyatukan kehidupan sosial, atau kekuatan koersif yang menempatkan sekelompok orang dibawah orang lain, meskipun pada dasarnya memang demikian, tapi kekuasaan juga merupakan proses yang membangun dan membuka jalan bagi adanya segala bentuk tindakan, hubungan atau tatanan sosial dengan harapan tingkatan kekuasaan itu walaupun mengikat tetap ada harapan bahwa generasi palanjut yang mendengar diskurus di Warung kopi itu walaupun terikat dengan kekuasaan kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi umat dan bangsa.

Daftar Pustaka:
1. Foucault, M. 1973. The Archaeologi of Knowledge. New York: Pantheon.
2. Foucault, M. 1980. Power/Knowledge. New York: Pantheon

Penulis :
Muhammad Arsat
Mahasiswa Pasca Sarjana Antropologi Universitas Hasanuddin dan aktif sebagai Ketua bidang pendidikan dan kebudayaan BADKO HMI sulselbar.

Kehadiran Rumah Sakit Tipe D di Desa Bungi Mengancam Keberlangsungan Sektor Pertanian

 

 

 

Oleh : Ketua BEM Fak Pertanian Umpar (Kota Pare-Pare)

(Baharuddin)

Jejaksulawesi.com

Pinrang 31 Juli 2017 

Perubahan tata guna lahan khususnya konversi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, perindustrian dan pembangunan infrastruktur menjadi sebuah polemik yang dihadapi masyarakat di era kekinian. Perubahan tata guna lahan secara tidak langsung memberikan dampak terhadap berbagai sub sektor. Keseimbangan ekologi alam juga lambat laun akan terganggu akibat perubahan tata guna lahan. Sehingga pada akhir proses produksi dalam suatu usaha tani akan ikut terganggu.

Keseimbangan ekologi memegang peran penting dalam keberlangsungan berbagai sektor. Sehingga setiap proses produksi dan pembangun infrastruktur sebagai langkah peningkatan kualitas kehidupan semestinya mengedepankan ekologi alam. Fenomena hari ini yang kita hadapi dalam konteks masyarakan modern dengan berbagai kebutuhan penunjang kehidupan telah melupakan peran penting ekologi dalam keberlangsungan kehidupan terlebih pada sektor pertanian yang dalam proses produksinya banyak bergantung pada faktor ekologi. Sehingga tak heran jika corak produksi dan pembangunan infrastuktur publik justru seolah mengalami tumpang tindih dan seakan menggiring petani menuju bunuh diri kolektif. Seperti yang terjadi pada pembangunan infrastruktur kesehatan berupa rumah sakit tipe D di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yang seakan mengesampingkan kuntinutas produksi pertanian ditengah cita-cita kedaulatan dan ketahanan pangan daerah maupun nasional.

Pembangunan infrastrukur publik diatas lahan produktif justru menjadi bomerang bagi pemerintah kabupaten Pinrang. Karena selain menurunkan kuantitas produksi pangan daerah juga lambat laun akan mempengaruhi lingkungan sekitar rumah sakit yang dikelilingi oleh lahan pertanian komuditi padi. Pengelolaan limbah yang kurang jelas juga akan berdampak terhadap kesehatan pelaku usaha tani dan lambat laun akan mempengaruhi kualitas tanah sehingga akan berdampak pada jumlah produksi usaha tani yang dilakoni petani di sekitar bangunan rumah sakit.

Disisi Lain Kehadiran Rumah Sakit Tipe D Desa Bungi memberikan sisi positif Dalalm menggenjot pertumbuhan ekonomi,karena membuka peluang usaha bagi masyarakat pinrang secara umun dan terkhusus masyarakat Desa Bungi,maka secara otomotis terjadi perputaran ekonomi yang memberikan efek terhadap peningkatan pendapaan daerah kab pinrang.

Dan kehadiran rumah sakit Tipe D Di Desa Bungi akan meransang pasar moderen seperti alfamart,indomaret dan lain sebagainya,serta merangsang pengusaha property untuk mendirikan bangunan disekitar area rumah sakit.saya khawtirnya proses pendirian bangunan infranstruktur akan kembali menggunakan lahan pertanian,

 

Penulis : Bahruddin

Editor   : Yahya

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah Cenderung Menjadikan Kebijakan Pendidikan Sebagai Bisnis

 

Jejaksulawesi.com

Makassar 30 Juni 2017

Salah satu tuntutan yang mengemuka dari kalangan aktivis mahasiswa terutama dalam isu pendidikan adalah menggeratiskan pendidikan yakni siswa masuk sekolah dan memperoleh segala jenis layanan sekolah(buku,seragam,sepatu tas dan lainya,tanpa harus membayar sepersenpun
Wacana dari kalangan aktivis mahasiswa tersebut berdasarkan paradigma bahwa pendidikan adalah barang publik,hingga sudah semestinya dapat diakses bebas oleh masyarakat umum,bukan barang pribadi yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang mendapat keuntungan dan modal besar.

Dasar ideologi negara dalam sila kelima berbunyi”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia” maka tidak ada alasan pemerintah untuk menolak membiayai pendidikan rakyatnya.Hal itulah yang menadasari pemerintah mengeluarkan kebijakan pemerataan pendidikan melalui program wajib belajar 9 tahun , Biaya operasional sekolah (BOS),dan beasiswa untuk kalangan dari siswa kelas ekonomi menengah kebawah dan beperestasi.walau begitu jaring pengaman pemerintah tersebut tidak dapat menjangkau semua elemen masyatakat Alokasi dana pemerintah untuk memberi beasiswa pada siswa relatif terbatas.Disisi lain pertumbuhan anak-anak usia sekolah begitu cepat dan tidak semuanya bisa ditampung di sekolah negeri,yang tidak dapat dijangkau oleh beberapa program beasiswa.

Dengan dasar itulah,nalar kapitalis atau para pemilik modal memiliki peluang pasar dalam menjadikan pendidikan sebagai bisnis.dan pada akhirnya kualitas sekolah yang berstatus negeri dipinggirkan dalam pembagunan sumber daya manusia yang profesional.dan pemerintah lebih fokus membangun pendidikan dalam bentuk fisik dengan alasan ingin mengikuti fasilitas yang dibangun oleh kaum pemilik modal.

Memang Pemerintah belakangan ini sering membuat kebijakan tentang pemerataan pendidikan melalui pembangunan sekolah baru yang berstatus negeri tanpa melaui proses seleksi dan penelitian terlebih dahulu Mengapa demikian karna hanya ingin menjadikan pembangunan sekolah sebagi bentuk balas budi bagi para suksesi yang telah banyak mengucurkan modal untuk penguasa.

Sebagai bukti mari kita evaluasi dan investigasi sendiri pembagunan sekolah yang berstatus negeri di daerah kita masing-masing , apakah tujuan didirikanya sekolah tersebut memberikan kontribusi pelayanan pendidikan yang berkualitas sebagai contoh akhir-akhir ini pemerintah membuat kebijakan pembangunan sekolah dengan kucuran dana yang lumayan besar di daerah pelosok atau pegunungan,secara teori sangat rasional,untuk memeratakan pendidikan karna selama ini anak anak pegunungan sebagian besar di kirim orang tuanya untuk sekolah dikota agar mendapatkan pendidikan yang layak.Namun disi lain pemerintah perihatin melihat anak-anak yang berumur 8 sampai 15 tahun harus pisah dengan orang tua mereka demi mendaptkan pendidikan yang layak di kota. Namun sebagian besar orang di pegunungan masih tetap memilih anaknya sekolah di kota karna dia sadar bahwa pemerintah kurang memperhatikan pelayanan pendidikan di pegunungan .misalnya fasilitas sekolah yang kurang memadai,kurangnya tenaga pengajar yang disiapkan.semsetinya persoalan itu yang harus dibenahi pemerintah terlebih dahulu agar mampu menciptakan kenyamanan,serta semangat siswa dalam menjalankan pendidikan.
Jadi wajar pembangunan sekolah baru di daerah pegunungan tidak berjalan sesuai dengan gagasan pemerintah.krn itu hanya bagian dari proyek para suksesi dan barisan pertahanan penguasa.

Sebagai seorang icon pembaharu dan pelopor perubahan tentu resah melihat ulah kebanyakan pemerintah memberikan peluang bagi para pemilik modal untuk menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis keuntungan semata.

Penulis : Muh.Askar Sittara

Aroma Orba Makin Menyengat

 


Oleh : Erwin Syah
Penetapan Perppu Ormas banyak meninggalkan polemik dan tanda tanya (?) terutama pada ormas ormas yang lahir secara konstitusional di Negara demokrasi ini. HTI salah satunya terpaksa di tertibabkan dalam pandangan pemerintah adalah Ormas yang anti pancasila dan tidak taat pada UUD. Sejarah lahirnya HTI masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Itu artinya pada masa itu adalah masa berkuasnya Orde Baru oleh pemerintahan Soeharto yang banyak di kenal sebagai “Rezim Diktator” selama 32 tahun. Namun tak pernah saya temukan literatur sejarah Orba untuk membubarkan ormas ormas islam dan nonIslam kecuali ormas kejam dan terlarang yaitu PKI. Sampai pada masa reformasi dan pada pemerintahan SBY, Ormas-Ormas masih tetap kukuh berdiri sebagai pilar pancasilais dan demoratis selama beberapa dekade ini.
Jika kita membandingkan saat masa pemerintahan SBY, masa itu, nilai nilai demokrasi lebih hidup di ruang ruang publik, medsos dan di sekitar kita. Hinaaan, cacian , bahkan sampai pembakaran foto *SBY tak membuat SBY hadir sebagai penguasa otoririter, padahal survey dan media banyak membredel opini oponi tentang pemimpin militer yang punya identitas itu. Seperti survey pada PilPres yang ditampilkan MetroTV yang lalu antara Prabowo dengan Jokowi. Presentase otoriter melekat pada militer.

Rezim ini, sepertinya nilai nilai demokrasi mulai dikikis, bukan terkikis. Ditandai pada beberapa kisruh yang terjadi belakangan ini, mulai dari ancaman pemblokiran media media, sampai penetepan Perppu Ormas, dan keadilan telah menjadi bingar bingar mimpi dalam supremasi hukum di indonesia. Kebenaran tidak lagi berpihak pada apa yang akan dibenarkan, tapi siapa yang akan di benarkan? Terutama kisruh penistaan agama, yang melapor ikut dijerat dan diseret sebagai bentuk pidana pelanggaran UUD IT. Tak sedikit masyarakat menilai bahwa rezim Pemerintahan Jokowi adalah rezim penuh dengan kriminalisasi. Mungkin karena berhasilnya Ormas-Ormas Islam pada aksi 212 , yang dianggap akan makar. Sekarang kita perlu hari hati dan teliti dalam menyampaikan pendapat, anda bisa saja di seret. Demokrasi bukan lagi milik Masyarakat, tapi milik mereka yang terus di benarkan.

Pada acara ILC di TvOne yang laku, tentang perdebatan PerPPu Ormas, salah satu narasumber Rocky Gerung mengatakan:

“PERPPU ITU LAHIR DARI KECEMASAN & KEDUNGUAN PEMERINTAH. PERPPU ITU LAHIR BUKAN KARENA KEGENTINGAN YANG MEMAKSA, TAPI MEMAKSAKAN KEGENTINGAN”

Saya coba menafsirkan , apakah kegentingan yang dimaksud adalah konstalsi politik 2019? Ditambah lagi wacana rancangan Presidential Threshold’ 20 Persen yang menginkan ambang batas pencalonan Preside yang dipaksakan secara tendensius oleh partai partai berkuasa.
Entahlah……..

Bagi saya, rentenan masalah sampai kebijakan kebijakan yang lahir di rezim ini adalah ketidakmampuan pemerintah “Jokowi” sehingga nilai nilai demokrasi harus mandek. Apakah Kita tak akan mampu lagi bersuara untuk menjadi kritikus rezim ini? Dan bagi saya, ini adalah sikap Presiden dari masyarakat sipil yang terlalu memaksa menjadi seorang yang jauh dari karakternya. Ingat tidak ada Rezim Diktator yang Berkuasa abadi, cepat atau lambat, langkah kudeta akan dipilih Masyarakat sebagai sebuah keharusan.