Pernyataan SIkap Bersama SOLIDARITAS RAKYAT SULSEL UNTUK DEMOKRASI Terkait Aksi Penyerangan dan Penrusakan Gedung YLBHI/ LBH Jakarta

Jejaksulawesi.com

Makassar, 19 September 2017

 

YLBHI-LBH adalah ruang semua untuk bertemu, menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Nilai-nilai Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Rule Of Law. Seluruh korban hak asasi manusia datang dan mendapatkan bantuan hukum. YLBH- LBH rumah bagi masyarakat miskin buta hukum dan tertindas, semua kelompok mengadu dan meminta bantuan hukum. Sesuai semangat LBH, prinsip negara hukum dan kode etik profesi dan bantuan hukum, semua didampingi tanpa pandang bulu, tidak memandang suku, agama, ras, keyakinan politik, golongan, profesi (baik buruh, petani dan nelayan) dan/ atau perbedaan lainnya. LBH mendampingi juga korban-korban yang distigma 65, mereka yang sama sekali tidak berafiliasi dengan PKI tapi jadi korban. LBH-YLBHI juga tercatat dalam memperjuangkan hak kaum perempaun muslimah untuk berhijab, mendampingi korban-korban peristiwa Tanjung Priok, Talang Sari dan banyak mendampingi pesantren atau lembaga-lembaga keagamaan lainnya

Minggu malam 17 September 2017 sekitar pukul 21.00 hingga Senin 18 September dini hari ratusan massa mengepung gedung LBH, meneriakkan ancaman mengerikan, melakukan stigma dan tuduhan-tuduhan sebagai pendukung PKI yang sama sekali tidak berdasar, serta mencoba masuk, melempar dengan batu dan melakukan provokasi-provokasi, serta mencoba membuat kerusuhan.

Aksi anti demokrasi tersebut, didahului dengan hoax atau berita-berita bohong yang disiarkan sebelumnya, propaganda tuduhan yang telah diviralkan, instruksi-instruksi untuk menyerang LBH dilakukan secara sistematis dan meluas bahwa ini kegiatan yang berlangsung di gedung YLBHI/ LBH Jakarta adalah kegiatan terkait PKI dan menyanyikan lagu genjer-genjer dll, padahal semua tudingan tersebut sama sekali tidak benar dan tidak mendasar. Kaca gedung pecah dan rusak, Sekitar 20 orang terluka akibat lemparan. Meskipun tidak ada kerugian material lebih lanjut.
Padahal YLBHI dan LBH Jakarta telah berulang kali menjelaskan bahwa tidak ada acara terkait PKI, aparat kepolisian mulai dari Kapolsek Menteng, Kapolres Jakarta Pusat, Kabaintelkam Mabes POLRI juga Kapolda Metro Jaya telah melakukan klarifikasi langsung, melihat semua bahan, mengawasi terus menerus dan mengakui serta menjelaskan kepada massa bahwa tidak ada acara yang berkaitan sama sekali dengan PKI atau Komunisme. Tetapi massa tidak mau mendengar dan melawan aparat.
Peritiwa ini sangat patut disesalkan karena mempertontonkan sikap intoleransi dan menggunakan cara-cara kekerasan yang berkembang dan beberapa pihak menyebarkan informasi palsu (hoax) guna mempropaganda dan menyesatkan beberapa masyarakat agar tergerak melakukan aksi kekerasan dan intoleran.

Untuk itu, Berbagai elemen masyarakat Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Sulsel Untuk Demokrasi, dengan ini menyatakan sikap:
1. Meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera turun tangan dalam rangka :
– Memastikan pemerintahanya untuk benar-benar menjalankan mandate konstitusi untuk memenuhi dan melindungi hak azasi Warga Negara, khususnya hak atas rasa aman, berkumpul dan menyampaikan pendapat.
– Konsisten menjalankan agenda nawacita terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk pemenuhan hak atas keadilan bagi Korban tragedi 1965;
2. Mendesak kepada Kapolri untuk :
– Melakukan evaluasi Internal guna memastikan jajarannya untuk selalu bersikap menghormati dan melindungi warga Negara yang menjalankan hak konstitusionalnya untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat/ berekspresi yang telah sesuai dengan peraturan-perundang-undangan;
– Mengintruksikan kepada jajarannya untuk senantiasa bersikap tegas kepada pihak-pihak yang bersikap intoleran dan menggunakan cara-cara kekerasan untuk menghalang-halangi atau membubarkan warga Negara yang melaksanakan haknya untuk berkumpul dan menyampaikan pendapatnya yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.undangan;
-Mengintruksikan kepada jajarannya untuk segera menghusut secara tuntas para pihak yang menjadi dalang dan penyebar hoaks yang telah memicu masyarakat melakukan tindakan intoleran dan aksi kekerasan di gedung YLBHI/ LBH Jakarta tersebut.
3.Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu dan kabar bohong yang dapat memicu terjadinya kerusuhan dan memecah belah solidaritas sesame anak bangsa;
4.Kami segenap Masyarakat Sipil di Sulawesi Selatan akan tetap mendukung dan akan tetap menjadi bagian dari segala aktivitas organisasi YLBHI/ LBH guna mendorong penegakan Hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan Negara Demokrasi serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

( LBH MAKASSAR )

* Arwin Basda

PENYERANGAN KE GEDUNG LBH-YLBHI 17 SEPTEMBER 2017

Edy Kurniawan ( PBH LBH Makassar )

PENYERANGAN KE GEDUNG LBH-YLBHI 17 SEPTEMBER 2017

Jejaksulawesi.com

Minggu malam 17 September 2017 sekitar pukul 21.00 hingga Senin 18 September dini hari, ratusan massa datang mengepung gedung LBH, meneriakkan ancaman mengerikan, melakukan stigma dan tuduhan-tuduhan tidak berdasar, serta mencoba masuk, melempari dengan batu dan melakukan provokasi-provokasi, serta mencoba membuat kerusuhan.

Sementara itu puluhan orang yang telah mengikuti acara #AsikAsikAksi (acara penampilan seni, puisi menyanyi dll dalam rangka keprihatinan atas pembubaran acara seminar sejarah yang dibubarkan oleh aparat pada Sabtu 16 November 2016. Terkurung dan bertahan didalam gedung LBH-YLBHI.

LBH-YLBHI telah berulang kali menjelaskan bahwa tidak ada acara terkait PKI, aparat kepolisian mulai dari Kapolsek Menteng, Kapolres Jakarta Pusat, Kabaintelkam Mabes POLRI juga Kapolda Metro Jaya telah melakukan klarifikasi langsung, melihat semua bahan, mengawasi terus menerus dan mengakui serta menjelaskan kepada massa bahwa tidak ada acara yang berkaitan sama sekali dengan PKI atau Komunisme. Tetapi massa tidak mau mendengar dan melawan aparat.

LBH-YLBHI mengucapkan terimakasih atas respon dan perlindungan aparat Kepolisian malam ini, melindungi rekan-rekan yang di dalam gedung, menjelaskan kepada massa tentang acara yang sebenarnya, meminta massa untuk membubarkan diri, mengendalikan situasi dan bertindak tegas menegakkan hukum dan konstitusi.

Jelas hoax atau berita-berita bohong telah disiarkan, propaganda tuduhan yang mengada-ada telah diviralkan, instruksi-instruksi untuk menyerang LBH dilakukan secara sistematis dan meluas bahwa ini acara PKI, menyanyikan lagu genjer-genjer dll, padahal sama sekali tidak ada, kami khawatir ini ditunggangi oleh pihak-pihak yang menghendaki chaos dan rusuh.

LBH-YLBHI adalah rumah bagi masyarakat miskin buta hukum dan tertindas, semua kelompok mengadu dan meminta bantuan hukum. Sesuai semangat LBH, prinsip negara hukum dan kode etik profesi dan bantuan hukum, semua didampingi tanpa pandang bulu, tidak memandang suku, agama, ras, keyakinan politik, golongan dll. LBH mendampingi juga korban-korban yang distigma 65, mereka yang sama sekali tidak berafiliasi dengan PKI tapi jadi korban kemudian.

LBH-YLBHI juga jadi ruang semua untuk bertemu, menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Nilai-nilai Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Rule Of Law. Seluruh korban hak asasi manusia datang dan mendapatkan bantuan hukum, tercatat LBH-YLBHI terus memperjuangkan hak perempuan untuk berjilbab, mendampingi korban-korban peristiwa Tanjung Priok, Talang Sari dan banyak mendampingi pesantren2 atau lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga Islam lainnya.

Dengan ini LBH-YLBHI juga mengucapkan terimakasih atas perhatian, bantuan dan solidaritas rekan-rekan, jaringan dan sahabat-sahabat yang mensupport dan membantu dengan cara-masing-masing. Kebersamaan ini meneguhkan kami untuk terus kuat dan berjuang bersama rekan-rekan ditengah #DaruratDemokrasi ini.

Maka seperti perjuangan yang telah dilakukan selama 47 tahun ini, LBH-YLBHI tetap teguh pada visi, misi, dan nilai yang diperjuangkan. Juga mengajak semua untuk terus bergandengan tangan berjuang untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia, Demokrasi, dan Rule Of Law.

Salam hormat,

Jakarta 18 September 2017

Asfinawati – Ketua Umum YLBHI (0812 821 8930)
Alghiffari Aqsa – Direktur LBH Jakarta ( 0812 8066 6410)
Muhamad Isnur – Ketua Bidang Advokasi YLBHI (0815 1001 4395 )

*Arwin Basda

Tanggapan Terhadap Surat Edaran Pangdam XIV/Hasanuddin tanggal 7 Juli 2017

Tanggapan Terhadap Surat Edaran Pangdam XIV/Hasanuddin tanggal 7 Juli 2017

Makassar, 26 Juli 2017
Jejaksulawesi.com

Intimidasi terhadap warga yang tinggal di sekitar luar asrama TNI-AD di Kelurahan Bara-Baraya, kembali terjadi dengan adanya Surat Edaran Pangdam XIV/Hasanuddin tertanggal 7 Juli 2017 (tanpa nomor surat resmi) yang menekankan agar warga 28 KK yang tinggal di sekitar luar asrama TNI-AD segera meninggalkan tanah yang mereka tempati. Terbitnya surat edaran Pangdam XIV/Hasanuddin ini didasari oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar yang menolak gugatan 102 KK warga yang tinggal di dalam asrama TNI-AD, dan pencabutan gugatan 20 KK warga (tinggal di luar asrama TNI-AD) di PN Makassar.

“Pangdam XIV/Hasanuddin Tidak Menghormati Proses Hukum Yang Sedang Berjalan di Pengadilan” Ujar Edy Salahsatu delegasi LBH Makassar

Mereka yang tergabung dalam Aliansi Bara-Baraya Bersatu, diantaranya adalah :
LBH Makassar, KontraS Sulawesi, WALHI Sulsel, Konsorsium Pembaruan Agraria Sulsel, Aliansi Gerakan Reforma Agraria Sul-sel, FIK-ORNOP Sulsel, ACC Sulawesi, AMAN Sulsel, PPMAN Sulsel, Lapar Sulsel, Solidaritas Perempuan Anging Mammiri, LBH Apik, Jurnal Celebes, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sul-sel, Serikat Juru Parkir Makassar, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Pasar Sentral, Persatuan Rakyat Kassi-Kassi, Forum Mahasiswa Toraja, PEMBEBASAN, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UNHAS, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fak. Sosial dan Politik UNHAS, BEM Fak. Hukum UNHAS, BEM Fak. Teknik UKIP, BEM Fak. Teknik UIM, Federasi Serikat Buruh Nusantara, dan sejumlah elemen masyarakat sipil lainnya. Pada konferensi pers 26/07/17 pukul 11.00 Wita di kantor LBH MAKASSAR, menyatakan adanya kekeliruan dari pihak Pangdam XIV/Hasanuddin dengan 2 (dua) pertimbangan tersebut :

Pertama, atas putusan PTUN Makassar, warga saat ini sedang melalukan upaya hukum banding, sehingga jelas putusan PTUN Makassar tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Disamping itu, saat ini juga sedang berjalan proses hukum gugatan perwakilan kelompok (class action) 102 KK warga asrama TNI-AD kel. Bara-baraya di PN Makassar (nomor perkara 330/Pdt.G/2016/PN.Mks). Dengan kedua upaya hukum yang masih berlanjut terebut, sudah seharusnya Pangdam tidak dapat menggunakan putusan PTUN Makassar sebagai dasar alasan melakukan pengosongan lokasi. Tindakan Pangdam dengan mengeluarkan surat edaran dapat dikatakan adalah perbuatan melawan hukum dan pelanggaran atas hak-hak warga Bara-baraya.

Kedua, Pencabutan gugatan oleh 20 KK warga di PN Makassar (nomor perkara 90/Pdt.G/2017/PN.Mks) sama sekali tidak memuat amar perintah pengadilan untuk melakukan eksekusi dan juga tidak menguji keabsahan hak bagi para pihak yang bersengketa. Karena itu, Pangdam pun tidak dapat menggunakan pencabutan gugatan ini sebagai dasar alasan pengosongan lahan milik warga.

Dengan demikian, Surat Edaran Pangdam XIV/Hasanuddin tertanggal 7 Juli 2017 tidak berdasar hukum melainkan tindakan sepihak secara sewenang-wenang dan main hakim sendiri serta melanggar HAM, yakni hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Jika Pangdam tetap memaksa melakukan penggusuran secara paksa tanpa melalui proses hukum di pengadilan atau setidaknya tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan maka tindakan Pangdam berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM serius terhadap 231 jiwa yang diantaranya terdapat 59 anak kecil dan 67 orang perempuan yang menguasai lokasi sengketa. Yakni hak atas perumahan dan kehidupan layak, serta hak atas pendidikan sebagaimana ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 UU No. 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Jo. Pasal 3 Ayat (2), Pasal 17, Pasal 30, dan Pasal 40 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Untuk itu mereka yang tergabung dalam Aliansi Bara-Baraya Bersatu menyampaikan pernyataan sikap Sebagai Berikut :

1. Presiden R.I. untuk memberikan teguran keras kepada Pangdam XIV/Hasanuddin karena tidak mengindahkan surat dari Kementerian Sekretariat Negara R.I. nomor B-3219/Kemensestneg/D-2/DM.05/07/2017 tanggal 6 Juli 2017 perihal Tanggapan Surat Pengaduan Masyarakat, yang memuat pernyataan Pangdam XIV/Hasanuddin untuk melakukan penundaan pelaksanaan penertiban lahan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan;
2. Komnas HAM R.I. untuk memberikan teguran kepada Pangdam XIV/Hasanuddin karena tidak menghormati rekomendasi Komnas HAM R.I. nomor 539/K/PMT/III/2017 tanggal 31 Maret 2017, yang berisi penyampaian kepada Pangdam XIV/Hasanuddin untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan;
3. OMBUDSMAN R.I. untuk menyatakan bahwa Surat Edaran Pangdam XIV/Hasanuddin adalah mall administrasi karena tidak memiliki kewenangan terhadap tanah di luar asrama yang dikuasai oleh 28 KK di Kelurahan Bara-Baraya serta tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan;
4. Pangdam XIV/Hasanuddin untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tinggi TUN Makassar dan di Pengadilan Negeri Makassar dengan tidak mengeluarkan Surat Edaran atau Surat Peringatan (SP) karena hal tersebut mengintimidasi dan mengganggu rasa aman warga Bara-Baraya.

Tembusan :

– Presiden Republik Indonesia
– Ketua Komisi III DPR Republik Indonesia
– Panglima TNI
– Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM R.I.)
– Ketua OMBUDSMAN Republik Indonesia
– Kepala Staf TNI-AD
– Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

#Iksar

Pelaku Jambret Digagalkan Warga

Jejaksulawesi.com, Gowa – Dua pelaku penjambret bernama RESKI (18) dan RESA (24) di jalan
Tun Abd Rasak  Kel. Samata Kec. Somba.Opu Kab. Gowa. di gagalkan oleh warga ,Selasa (13/06/17).

Kedua pelaku berhasil di tangkap oleh warga dan menjadi bulanan-bulawan warga yang resah dengan aksi penjambret  .

Menurut warga yang ada di lokasi mengatakan korban berteriak minta tolong warga kalau korban di jambret dan warga yang melihat kejadian tersebut melakukan pengejaran dan pelaku berhasil diamankan dan dihakimi oleh warga sekitar TKP .

pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor honda beet dengan nomor polisi 5692 KZ ,pelaku sempat mengambil HPmerek oppo didalam dasbor sepeda Motor korban.

Personil polres Gowa menuju ke tempat kejadian perkara (Tkp) . Melakukan tindakan evakuasi terhadap pelaku dan membawa pelaku bersama sepeda motor, korban serta barang bukti  kekantor polres Gowa guna proses hukum lebih lanjut. * Kartia